Ini Gelar Lulusan Sekolah Pilot di PPI Curug, Lulus Jadi PNS ?

JAKARTA – Nama mahasiswa jebolan sekolah pilot Politeknik Penerbangan Indonesia (PPI) Curug ini menarik untuk diketahui. PPI Curug merupakan sekolah dinas milik Kementerian Perhubungan.

Politeknik Penerbangan Indonesia (PPI) Curug merupakan salah satu dari 22 sekolah kedinasan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) bidang transportasi udara.

Baca juga: Ingin Masuk Sekolah Formal? Ini adalah biaya pendaftaran untuk tahun 2024

PPI Curug memiliki program pendidikan D3 dan D4 atau peminatan yang berkaitan dengan penerbangan. Misalnya saja jurusan mekanika lapangan, informasi penerbangan, dan teknik navigasi udara.

Sertifikat diploma

Salah satu yang utama yang tersedia di PPI Curug adalah D4 Penerbangan. Bagi Anda yang masih bingung memilih sekolah pilot, mungkin ini bisa menjadi tips untuk Anda.

Sekolah untuk menjadi pilot di PPI Curug akan menghasilkan profil lulusan pilot atau penerbang, atau instruktur penerbangan dan instruktur darat, atau bahkan manajer penerbangan.

Keterampilan yang dimiliki mahasiswa adalah mengoperasikan pesawat dengan lisensi pilot swasta, lisensi pilot komersial untuk pesawat dengan lebih dari satu mesin dan instrumen penerbangan.

Baca juga: 7 Sekolah Kedinasan Kemenhub Banyak Minat Daftarkan Modal Tahun 2024

Taruna atau taruna lulusan sekolah pilot PPI Curug yang berlokasi di Banten, Jawa Barat, dianugerahi gelar S.Tr.Tra (Sarjana Transportasi Terapan).

Apakah Anda lulusan PNS?

Seperti yang telah disebutkan di atas, PPI Curug merupakan salah satu sekolah resmi milik Kementerian Perhubungan, khususnya di bidang transportasi udara.

Selain PPI Curug, sekolah penerbangan lain yang berada di bawah Kementerian Perhubungan adalah Akademi Penerbangan Indonesia Banyuwangi, Poltekbang Jayapura, Poltekbang Makassar, Poltekbang Medan, Poltekbang Palembang, dan Poltekbang Surabaya.

Melalui model taman kanak-kanak, siswa dan taruna PPI Curug akan siap menjadi PNS Kementerian Perhubungan dan pemerintah daerah sesuai jumlah konfigurasi dengan persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Pendayagunaan Aparatur Negara.